7. bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam peraturan menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. Kemendagri Dorong Pemprov Optimalkan Standar Pelayanan Minimal. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerin tahan yang menjadi kewenangan daerah; 2. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan DaerahUntuk menghindari kesalahan Interprestasi terhadap Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 (TA 2022), Akuntabilitas peran DPRD dan PEMDA. 2021. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan. hal khusus lainnya. JADWAL DAN. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Pemerintah. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD. 888, kemendagri. Sebagai contoh untuk bahan penyusunan APBD Tahun 2007. 60. com. Tujuan penyusunan rancangan KUA adalah sebagai berikut : Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kota. MK7. Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD disajikan sebagai berikut: 1. 27 Tahun 2013, Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam penyusunan APBD harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya. a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 T. E. 2021 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. Berikut fungsi-fungsi dari APBN: Fungsi otorisasi; Anggaran menjadi pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Berlaku. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Dengan Hormat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan. 701, kemendagri. system dan prosedur penyusunan APBD, perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah dan perhitungan APBD yang terstandardisasi; d. 2022; 4. APBD; c. WALI KOTA PALU IANTO RASYID, S. APBD merupakan pedoman dan kalender kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun. kebijakan Belanja Daerah; e. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2018; b. hal khusus lainnya. 86. SE Mendagri N0. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan c. teknis penyusunan APBD; dan e. PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG BARAT, Menimbang : a. teknis penyusunan perubahan APBD; dan e. id : 18 hlm. Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya. Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis, dalam rangka melaksanakan kegiatan- kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan. Kementerian Dalam Negeri . 785. 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa. akuntansi dan pelaporan keuangan. (1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi: a. Berlaku. Dengan APBD maka pemborosan,. Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD TA 2018. 3. SE tentang Pedoman Pelaksanaan APBD dimaksudkan untuk dijadikan acuan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan dan manatausahakan pendapatan dan belanja T. c. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaanprinsip penyusunan APBD; c. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD. 2. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Untuk belanja tidak langsung dimasukan dalam belanja pegawai, sedangkan. 27 Tahun 2021 dan SE Mendagri No. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTujuan APBD Setiap tahun pemerintah daerah menyusun APBD. KemenPUPR - Permen PUPR No 24 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaranbantuan Pemerintah Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Rancangan APBD tentu harus dilakukan sesuai ketentuan dan dasar hukum yang berlaku. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Mengenai Pedoman pengurusan, serta pertanggung jawaban keuangan daerah dan juga tata cara pengawasan, penyusunan serta penghitungan APBD. Prinsip Penyusunan APBD Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut: 1. Dia menyebutkan, APBD-P Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional dan daerah. Penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) untuk APBD yang Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Apabila APBD yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya tidak. Pemerintah Daerah – adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam perencanaan jangka panjang, terkait periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2005-2025 akan segera berakhir, dan menurut ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Pemerintah Indonesia Tegaskan Akan Terus Fokus Tuntaskan Stunting. APBD - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA -. d. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023. (2) Rincian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Perbup No 10 Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Asn 2020. U. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021: Ditetapkan Tanggal: 28 Juli 2020: Diundangkan Tanggal: 10 Agustus 2020: Berlaku Tanggal: 10. Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang digunakan sebagai acuan. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara. selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat; b. 11, BN. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. 2022. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) TA 2024 dan pemetaan program/kegiatan/lokus yang akan didanai dari belanja K/L dan DAK, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. 2. Login Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 82 Tahun 2020. Ismanto Mon. Tipe Dokumen. Nov 06, 2014. pengelola keuangan daerah; b. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Raperda APBD Tim Anggaran Pemda Pembangunan Jk Menengah Nasional RKP = Rencana Kerja Pemerintah (Pusat) Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah pusat adalah cara untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan urusan wajib oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan. Tujuan. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD (Raperda APBD). Lokasi. Penyusunan APBD meliputi kebijakan penyusunan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, mulai dari infrastruktur hingga pembangunan rendah karbon dan transisi energi berkelanjutan. 2022/NO. fe. U. akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022; 3. 2022. Tujuan Penyusunan APBD. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah. II. Dengan APBD maka pemborosan,. Bahasa. Lokasi. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004 3. memberikan pedoman dalam melakukan evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang. Selengkapnya silahkan download dan baca Salinan dan Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah,. Jika dilihat dari struktur APBD, DPRD diharapkan dapat memainkan perannya sebagai fungsi pengawasan terhadap pertanggungjawaban audit dari laporan BPK serta pelaksanaanya. 450, Kemendagri. UU No. a. (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. pedoman-penyusunan-apbd. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Lampiran IV tentang Teknis Penyusunan APBD angka 22, disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah harus dilakukan. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021 , maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Medan tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2021, Bimtek Pedoman Penyusunan APBD TA 2022 Berdasarkan. Fachruddin Banyo. hal khusus lainnya. penyusunan rancangan APBD; d. (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. merupakan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Kota Probolinggo Tahun 2018. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. U. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ke. Peraturan Menteri Dalam Negeri, 27 TAHUN 2021 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk dan TaxBase, 2023. Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah. Ketentuan pelaksanaan : Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD diuraikan sebagai berikut: a. 6. 2. 2017/NO. selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. "Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, khususnya dalam penerapan SPM, serta memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan urusan. Sasaran dan Prioritas Pembangunan TA 2024 a. c. Pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah, yang. PEDOMAN PENYUSUNAN APBD Pasal 2 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. kebijakan penyusunan APBD; d. Berdasarkan salinannya,pertimbangan penetapan peraturan tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2023 adalah untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah. Pasal 17. SOP-BPKAD-2018-FULL BPKD KOTA MALANG 2018. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat; b. Penyiapan Raperda APBD RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. BIMTEK DAN SOSIALISASI PENYUSUNAN APBD 2019 SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 38 TAHUN 2018. Ketua DPRD Kota Palu di Palu. 2. Bimtek Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 Permendagri No. Penyusunan APBD beserta perubahanya digambarkan dalam diagram alur dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota. 17. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. Bimtek Pedoman Penyusunan APBD TA 2022 Berdasarkan Permendagri No. Jenis. Penyusunan APBD Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 UU 13/2022 UU 13/2022 UU 13/2022 UI-1 13/2022 Permendagri 86/2017 Permendagri 86/2017 Menyesuaikan jadwal2. +62 21 391 2511. U. 5 Kampung Bali, Tanah Abang - Jakarta Pusat Email: pusdiklatlsmap. dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan. Halaman ini telah diakses 1509 kali. TRIBUNJATENG. Baca juga: Kemendagri Lakukan Pembinaan Langsung ke Daerah yang Belum Sahkan APBD 2022. (2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 2017. Disaat Membuka kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, yang diadakan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri . Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. b. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. Homepage / Download / Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Adpaun tujuan penyusunan APBD adalah menyediakan pedoman yang mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam kegiatan pemerintah daerah, supaya terjadi peningkatan produksi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalamPEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) A. 903/3172/SJ Perihal Perihal Pedoman Umum Penyusunan APBD TA. Perwakilan. E. Buku pedoman ini dilengkapi juga dengan ilustrasi implementasi SPM dalam penyusunan ABK. 82, BD 2020/ No. Pasal 2 (1) Pedoman Penyusunan. 27 Tahun 2013, Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam penyusunan APBD harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 4. Pasal 3 (1) Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 T. APBD - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH Status. Bahasa. Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS dan telah disepakati bersama dalam suatu nota kesepakatan. May 11, 2023. Peraturan Perundang-undangan. Mekanisme penyusunan APBD oleh pemerintah daerah dilakukan melalui beberapa. APBD menjadi pedoman Pemda dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan karena telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2023. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. 2. diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya. Pemerintah Kota Bontang menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 untuk. “Bersama ini disampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan Anggaran. Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan RKPD Sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2021. Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman. Surat Edaran Bupati Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA 2021. Tehnis penyusunan perubahan adalah langkahlangkah yang harus dipedomani dalam penyusunan perubahan Dokuman Pelaksanaan Anggaran SKPD. Pemerintah Kabupaten Mukomuko . PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. berserta lampiran kepada DPRD.